Sampang _ Biro7.com – Menjelang pelaksanaan Rapat Paripurna Persetujuan Bersama Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) 2026 dan penyampaian Propemperda 2026 pada 28 November mendatang, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sampang dihadapkan dengan persoalan serius terkait ketersediaan anggaran, terutama untuk program strategis Universal Health Coverage (UHC).
Di tengah persiapan agenda tahunan tersebut, muncul kekhawatiran bahwa sejumlah program pembangunan tidak dapat berjalan optimal.
Penyebabnya, terjadi defisit anggaran yang mencapai lebih dari Rp10 miliar khusus untuk pembiayaan UHC. Selasa (25/11/2025)
Kepala Bappelitbangda Sampang, Hj. Umi Hanik Laila, mengungkapkan bahwa anggaran yang tersedia untuk UHC tahun 2026 masih jauh dari kebutuhan ril.
“Anggaran UHC tahun 2026 baru sekitar Rp44 miliar, sementara kebutuhan minimal mencapai Rp54 hingga Rp56 miliar. Jadi masih ada celah kekurangan lebih dari Rp10 miliar,” jelasnya
Menurut dia, persoalan ini tidak dapat dilepaskan dari terpangkasnya Transfer ke Daerah (TKD) oleh pemerintah pusat. Penurunan tersebut berimbas langsung pada kemampuan keuangan daerah dalam membiayai berbagai program prioritas.
“TKD kita turun drastis, sekitar Rp98,7 miliar. Ini pukulan berat bagi daerah yang sedang berupaya menjaga layanan dasar, terutama pembiayaan UHC,” terangnya.
Situasi ini memaksa Pemkab melakukan efisiensi besar-besaran, termasuk mengutamakan sektor tertentu dan melakukan penyesuaian anggaran lintas program.
Ketua DPRD Sampang, Rudi Kurniawan, menyatakan pihak legislatif akan mengawal pemenuhan kebutuhan anggaran untuk sektor pembangunan, terutama program UHC yang menjadi tumpuan masyarakat.
Ia membenarkan bahwa anjloknya TKD menjadi pemicu utama ketimpangan anggaran.
“Selain turunnya dana transfer, Sampang tahun ini tidak menerima DAU Infrastruktur maupun DAK Fisik. Kondisi ini makin mempersempit ruang fiskal daerah dalam menanggung pembiayaan layanan kesehatan,” tegasnya.
Meski begitu, Bupati Sampang, H. Slamet Junaidi, memastikan bahwa program UHC tetap berjalan dan tidak akan dihentikan.
“Walaupun kita mengalami pemangkasan anggaran cukup besar, program UHC tetap aman. Selama saya memimpin, jaminan kesehatan gratis untuk masyarakat tidak akan kita biarkan terhenti,” ujarnya
Ia menambahkan bahwa Pemkab akan melakukan pergeseran maupun relokasi anggaran agar kebutuhan UHC dapat dipenuhi sebelum RAPBD 2026 disahkan dalam paripurna.
“Bagaimanapun, kebutuhan UHC 2026 harus terpenuhi,” tegasnya.
Jurnalis: Cak Amink
