Sampang _ Biro7.com – Pemerintah Kabupaten Sampang, menegaskan komitmennya untuk memastikan program bantuan sosial (bansos) berjalan tepat sasaran dan diterima oleh masyarakat yang benar-benar membutuhkan.
Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak (PPPA) Dinas Sosial Kabupaten Sampang Erwin Elmi Syahril, menyampaikan, bahwa proses pendataan dan verifikasi penerima bantuan akan diawasi secara ketat.
Ia menekankan agar para pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) tidak asal dalam melakukan pendataan.
“Pendamping harus benar-benar memastikan bahwa calon penerima termasuk dalam kategori layak. Tidak boleh ada warga yang tergolong mampu justru menerima bantuan,” ujarnya Rabu (8/10/2025).
Dia menjelaskan bahwa data awal calon Keluarga Penerima Manfaat (KPM) berasal dari kepala desa dan operator desa. Namun, data tersebut tidak langsung digunakan, melainkan diverifikasi ulang oleh pendamping melalui pemeriksaan langsung ke lapangan atau ground check.
“Langkah ini sangat krusial untuk menjamin bahwa bantuan benar-benar diberikan kepada keluarga miskin ekstrem, bukan sekadar berdasarkan nama dalam daftar,” tegasnya.
Mengacu pada data Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial Next Generation (SIKS-NG) Juli–September 2025, jumlah penerima PKH di Kabupaten Sampang tercatat sebanyak 60.320 jiwa, sementara penerima Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) mencapai 93.886 jiwa.
Erwin menambahkan, proses verifikasi penerima bansos merujuk pada desil kemiskinan yang ditetapkan Badan Pusat Statistik (BPS). Masyarakat pada desil 1 hingga 4 berhak menerima bantuan PKH, sedangkan desil 1 hingga 5 berhak atas BPNT. Sementara kelompok desil 6 hingga 10, yang tergolong ekonomi menengah ke atas, tidak diprioritaskan.
“Pendamping harus paham betul peta desil ini. Jangan sampai bantuan justru jatuh ke tangan yang tidak seharusnya,” jelasnya.
Ia juga mengingatkan, kelalaian dalam proses pendataan bisa berdampak serius. Bantuan menjadi tidak tepat sasaran, bahkan berpotensi mengabaikan masyarakat miskin ekstrem yang seharusnya diutamakan.
Dengan penerapan pengawasan berlapis serta proses validasi yang ketat, Dinsos Sampang berharap distribusi bansos ke depan bisa lebih adil, transparan, dan benar-benar menyentuh lapisan masyarakat yang membutuhkan.
“Para pendamping adalah ujung tombak keberhasilan program. Kinerja mereka di lapangan sangat menentukan efektivitas distribusi bantuan sosial,” pungkasnya (AM)
