Sampang _ Biro7.com– Pengurus Cabang Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) datangi kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sampang menyoroti implementasi sejumlah program strategis nasional di tingkat daerah.
Mereka mendesak pemerintah untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap Program Makan Bergizi Gratis (MBG), memberlakukan moratorium Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP), serta meningkatkan kesejahteraan guru honorer dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) paruh waktu.
Ketua Cabang PMII Sampang Latifah menilai pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kabupaten Sampang masih menyisakan berbagai persoalan mendasar yang membutuhkan perhatian serius dari pemerintah dan lembaga pengawas.
Berdasarkan hasil temuan dan pengamatan di lapangan, PMII Sampang mengungkap sejumlah indikasi permasalahan dalam pelaksanaan program tersebut.
“Kami temukan dugaan pembayaran gaji relawan yang tidak dilakukan secara penuh, indikasi mark up anggaran pada beberapa lini pelaksanaan, serta belum optimalnya pelibatan petani lokal dalam penyediaan bahan pangan program,” ujarnya
Selain itu, dia juga menyoroti kualitas menu makanan yang dinilai belum sepenuhnya sesuai dengan standar sertifikasi dan kebutuhan gizi yang telah ditetapkan.
Persoalan sanitasi turut menjadi perhatian, termasuk kondisi kebersihan dapur produksi serta kewajiban penyediaan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) yang dinilai perlu dipastikan penerapannya secara ketat.
“Jadi kami mendesak pemerintah untuk melakukan evaluasi total terhadap program tersebut guna memastikan pelaksanaannya berjalan sesuai prinsip transparansi, akuntabilitas, dan tepat sasaran,” tegasnya
Selain menyoroti Program MBG, para demonstran juga mendesak pemerintah untuk melakukan kajian ulang terhadap implementasi Koperasi Desa Merah Putih melalui moratorium sementara.
Kemudian juga memberikan perhatian lebih terhadap peningkatan kesejahteraan guru honorer dan PPPK paruh waktu yang hingga kini masih menghadapi berbagai tantangan terkait kepastian kerja dan penghasilan.
“Kami tegaskan untuk terus mengawal kebijakan publik yang berdampak langsung terhadap masyarakat, sekaligus mendorong terciptanya tata kelola pemerintahan yang lebih transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kesejahteraan rakyat,” tutupnya (…)
