Sampang _ Biro7.com – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sampang, Madura, mengadakan Rapat Paripurna penyampaian nota perubahan bupati terhadap Raperda APBD TA 2024.
Hadir dalam kesempatan tersebut, Bupati Sampang H Slamet Junaidi, wakil Bupati Sampang H Abdullah Hidayat, ketua DPRD Sampang Fadol bersama wakil ketua dan sejumlah anggota DPRD Sampang, Jajaran Forkopimda, polres Sampang serta Kepala Pengadilan Negeri (PN) Sampang.
Sebelum Sidang Paripurna dimulai, diawali dengan pembacaan Do’a, Yang kemudian dilanjutkan dengan pembacaan presentasi anggota DPRD Sampang yang hadir oleh sekretaris DPRD Sampang Moh Anwari Abdullah.
“Dari 45 Anggota DPRD Sampang, yang hadir dalam Paripurna kali ini sebanyak 34 orang, tidak hadir 11 orang dengan keterangan Izin,” Katanya. Senin (16/10/2023)
Sementara Ketua DPRD Sampang Moh. Fadol sebelum membuka adanya rapat paripurna menyampaikan, bahwa rapat Paripurna kali ini ada 3 agenda yang akan disampaikan.
“Jadi selain Nota Penjelasan Bupati terhadap Raperda APBD TA 2024 yaitu Persetujuan bersama Raperda pajak Daerah dan Retribusi Daerah serta pengumuman akhir masa jabatan Bupati Sampang dan wakilnya,” ucapnya.
Seperti yang tertera dalam Pasal 201 ayat (5) UU No. 10 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UU No. 1 Tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti UU No. 1 Tahun 2014 tentang pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi UU, yang menegaskan bahwa, “Gubenur dan Wakil Gubenur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, hasil pemilihan tahun 2019 menjabat sampai dengan tahun 2023.
Sementara itu, Bupati Sampang H. Slamet Junaidi, menyampaikan nota penjelasan terhadap tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) TA 2024.
Menurutnya, ada 4 (empat) Pembangunan yang menjadi prioritasnya. Adapun 4 prioritas pembangunan Tersebut diantaranya.
Pengentasan kemiskinan dan pembangunan ekonomi inklusif melalui penguatan sektor unggulan dan infrastruktur yang berkelanjutan.
Peningkatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia melalui peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan.
Reformasi birokrasi melalui peningkatan kualitas pelayanan publik dan inovasi daerah; dan
“Menjaga harmonisasi kehidupan masyarakat dan mensukseskan Pemilukada,” pungkasnya (AM)
